TIMES BATU, MALANG – Rencana renovasi Stadion Gajayana Malang nampaknya bakal diambil alih oleh pemerintah pusat. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Malang Sutiaji.

Sebab, kata Sutiaji, pihaknya beberapa waktu lalu telah tiba ke Jakarta untuk bertemu dengan Kemenpora RI guna membahas soal renovasi Stadion Gajayana Malang.

"Kami datang ke Jakarta ada komunikasi dengan Menpora. Komunikasi ini untuk pengajuan renovasi Stadion Gajayana," ujar Sutiaji, Sabtu (22/7/2023).

Jika pemerintah pusat resmi mengambil alih proyek renovasi Stadion Gajayana Malang. Maka, beban dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang bisa berkurang.

Perlu diketahui, agenda renovasi Stadion Gajayana ini muncul setelah tim Arema FC mengajukan ke PSSI untuk penggunaan Stadion Gajayana sebagai home mereka di kompetisi Liga 1 musim 2023/2024.

Pengajuan ini dilakukan, sebab Arema FC tak bisa menggunakan Stadion Kanjuruhan pasca peristiwa Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu.

Namun, pengajuan Stadion Gajayana sebagai markas Arema FC tak bisa diwujudkan. Sebab, Gajayana dinilai masih belum memenuhi standar regulasi dan harus dilakukan pembenahan terlebih dahulu.

Saat ini, Pemkot Malang masih menunggu kepastian pusat. Akan tetapi, sebelumnya Pemkot juga sudah menganggarkan perbaikan Stadion Gajayana senilai Rp400 juta jika pembenahan menggunakan APBD. "Desain itu masih rencana. Konsepnya gimana belum tahu. Kita mau memastikan dulu," ungkapnya.

Rencananya, ada sejumlah hal yang bakal diperbaiki di Stadion Gajayana Malang. Mulai dari soal lampu penerangan hingga tribun yang wajib menggunakan Single Seat bakal dipenuhi agar sesuai regulasi. "Tahun ini kita ajukan. Mudah-mudahan 2024 sudah acc (renovasi berjalan)," katanya.

Sementara, untuk Arema FC, Sutiaji menegaskan bahwa pihak manajemen menyewa Stadion Gajayana untuk penggunaan bukan pengelolaan.

Oleh sebab itu, segala sesuatunya diurus oleh pemerintah agar sesuai regulasi. Tapi, Sutiaji belum bisa memastikan apakah Stadion Gajayana Malang bisa siap digunakan Arema FC untuk putaran kedua nanti. "Kita minta ketegasan. Arema itu sewa penggunaan, bukan pengelolaan. Ini harus diluruskan," ucapnya. (*)