TIMES BATU, BATU – Kehadiran Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai program resmi Pemerintah Pusat mulai menuai respons beragam di tingkat desa. Di Kota Batu, sejumlah pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengaku khawatir akan nasib lembaga mereka, terutama terkait potensi persaingan sumber daya dan perhatian pemerintah desa.

Kekhawatiran ini mencuat karena fungsi Koperasi Merah Putih dinilai mirip dengan BUMDes, yakni sama-sama ditugaskan untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat desa. Namun, kondisi BUMDes di berbagai daerah sangat beragam—ada yang berkembang pesat, namun tak sedikit pula yang baru merintis atau bahkan belum berjalan.

“BUMDes kami saja masih merangkak, belum stabil. Tapi tiba-tiba hadir Koperasi Merah Putih yang langsung mendapat perhatian pusat. Kita bingung, nanti desa akan lebih fokus ke mana?” ujar M Dadi, Direktur BUMDes Mulyorejo, Desa Tulungrejo, usai rapat Forum BUMDes Kota Batu, Selasa (22/4/2025).

Menurutnya, alangkah baiknya jika Koperasi Merah Putih dapat disinergikan sebagai salah satu unit usaha di bawah BUMDes, sehingga dua lembaga ini tidak berjalan terpisah, apalagi saling bertentangan.

“Akan lebih baik jika koperasi ini jadi unit BUMDes. Tapi kalau melihat instruksi pusat, sepertinya berdiri sendiri. Meski begitu, kami siap berkolaborasi demi masyarakat,” tambah Dadi.

Pemerintah Desa dan BPD Beri Tanggapan

Sementara itu, Kepala Desa Junrejo, Andi Faizal, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Asosiasi Petinggi dan Lurah (Apel) Kota Batu, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki pilihan selain menjalankan program pemerintah pusat ini.

“Mau tidak mau, kami harus menerima dan melaksanakan. Koperasi Merah Putih wajib ada di desa. Kami berharap dua lembaga ini benar-benar sinergis untuk menggerakkan ekonomi desa,” tegasnya.

Namun ia juga mengakui masih ada kebingungan di kalangan kepala desa karena sosialisasi program ini masih sangat terbatas. Ia meminta agar sosialisasi dilanjutkan hingga tingkat desa, agar semua pihak memahami arah kebijakan dengan lebih jelas.

“Sebagai Kades, kami tak bisa pilih-pilih. Keduanya harus dijalankan. Mari ambil sisi positifnya,” ujarnya.

Peran BPD dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih

Dukungan datang dari Ketua Asosiasi BPD se-Kecamatan Bumiaji, Heru Setya Aji, yang menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan menjadi fasilitator Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk membentuk lembaga KMP di tiap desa.

“Kami akan bantu fasilitasi Musdessus, tapi harus cermat: mulai dari identifikasi potensi SDA, SDM, sampai pemetaan jenis usaha yang cocok,” jelasnya.

Heru juga mengingatkan agar pendirian koperasi dilakukan secara alami dan berorientasi pada kualitas, bukan sekadar mengejar jumlah. Ia bahkan membuka opsi revitalisasi koperasi yang tidak aktif atau penggabungan (merger) dengan koperasi yang sudah ada.

“Kalau konsepnya benar, Koperasi Merah Putih tidak akan jadi pesaing BUMDes, tapi justru bisa saling melengkapi,” pungkasnya. (*)