TIMES BATU, MALANG – Sejumlah jabatan pimpinan definitif Jabatan Tinggi Tingkat Pratama (JPTP) di Kabupaten Malang masih belum ada kejelasan, sejak beberapa bulan terakhir. Belum bisa dipastikan kapan pelantikan jabatan eselon di beberapa OPD bisa digelar. 

"Untuk kekosongan jabatan kepala definitif di beberapa OPD, sampai sekarang persetujuannya dari Kemendagri belum turun. Nah, itu masalahnya," kata Pj Sekda Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, saat dikonfirmasi, Jumat (10/10/2024). 

Keterangan serupa juga pernah disampaikan Nurman kepada TIMES Indonesia, pada 19 Juli 2024 lalu. Saat itu, ia menyebut masih menunggu proses persetujuan pelantikan yang sudah diusulkan pada Menteri Dalam Negeri, untuk tujuh JPTP hasil seleksi terbuka sebelumnya. 

Disinggung, apakah molornya pelantikan JPTP ini, karena menunggu proses pilkada selesai, ia menyatakan tidak bisa memastikan. 

"Itu yang Saya tidak tahu. Tapi, yang jelas surat (usulan pelantikan) sudah hampir 2, (persetujuannya) bulan belum turun," kata Nurman. 

Dikatakan, proses lelang jabatan untuk eselon II atau JPTP, sudah selesai semua tahapannya. Dilanjutkan, pengusulan untuk yang kosong pada tatanan jabatan administrator dan pengawas, menurutnya sudah disampaikan ke Mendagri. 

"Sudah kami usulkan semua. Tetapi izin pelantikannya memang belum turun sama sekali. Ya, kami harus tetap menunggu izin dari Kementerian. Aturannya begitu," jelas Nurman. 

Namun demikian, terkait pilkada serentak, ia juga belum mendapatkan kepastian. Saat ini, kepala daerah di Kabupaten Malang dijabat Plt Bupati Malang, Didik Gatot Subroto. Hal ini, mengingat petahana Sanusi yang mencalonkan kembali, mengajukan izin cuti selama masa kampanye sampai 23 November 2024 mendatang. 

"Belum ada kepastian, (pelantikan) sebelum atau sesudah Pilkada. Belum dapat info. Saya bertanya itu terus. Bahkan waktu ke Jakarta Saya mampir. Tapi, ya itu, infonya masih di Pak Menteri," demikian pejabat yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Malang ini. 

Sebelumnya, Nurman menyatakan, dari 7 (tujuh) jabatan JPTP yang dilelangkan, sudah muncul nama satu-satu (pejabat terpilih) dan diusulkan. Dari nama pejabat eselon II tersebut, juga belum bisa dipastikan Mendagri akan menyetujinya. 

Meski demikian, sebelum diusulkan persetujuan pelantikan ke Mendagri, menurutnya nama-nama calon pejabat terpilih ini sudah ditentukan HM Sanusi, selaku Bupati Malang aktif dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). 

Masing-masing satu nama calon yang akan menduduki jabatan kepala definitif ini, kata Nurman, juga sudah mendapatkan rekomendasi persetujuan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Ini ditentukan dari masing-masing 3 nama calon untuk tiap JPTP yang dilelang. 

Untuk diketahui, seleksi terbuka JPTP digelar sebelumnya oleh Pemkab Malang untuk tujuh satuan kerja perangkat daerah. Yakni, jabatan Kepala Dinas Kominfo, Pelaksana BPBD, Dinas Ketenagakerjaan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bakesbangpol, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Direktur RSUD Kanjuruhan. (*)