TIMES BATU, BATU – Periode penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM mikro tahap kedua di Kota Batu tidak ada Rukun Tetangga (RT) di Kota Batu yang masuk dalam kategori zona merah atau oranye.

Sebaliknya per 2 Maret 2021 sebanyak 29 RT masuk zona kuning atau bertambah 5 RT dari awal PPKM Mikro tahap kedua. 

“Peningkatan jumlah RT yang masuk zona kuning, terjadi sejalan dengan penemuan kasus yang meningkat karena peningkatan kegiatan pelacakan kontak erat, penemuan kluster keluarga, kluster hajatan dan kluster asrama,” ujar Wali Kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi saat mengikuti evaluasi PPKM tahap kedua di ruang pertemuan utama Lantai 5 Balai Kota Batu.

Ia membenarkan bahwa hampir dua minggu pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kota Batu, trend angka kesembuhan pasien terkonfirmasi positif mengalami peningkatan.

"Alhamdulillah hingga saat ini angka kesembuhan di Kota Batu meningkat. Dilihat dari update data 2 Maret, dari 1.315 pasien terkonfirmasi positif, angka kesembuhan mencapai 88% atau 1.159 kasus. Sedangkan kasus aktif sebanyak 44 kasus," kata Wali Kota.

Sementara untuk tingkat Bed Occupancy Ratio (BOR) atau persentase pemakaian tempat tidur pasien juga mengalami penurunan. Sebelum PPKM, BOR berada pada persentase 89%, PPKM tahap I berada di persentase 46% dan PPKM tahap II menunjukkan penurunan pada persentase 26,6%.

Dinas Kesehatan telah melakukan tracing atau pelacakan telah dilakukan kepada 1.268 org kontak rrat dan hasilnya dilakukan rapid antibody pada 320 orang, dilakukan rapid antigen pada 74 orang, dilakukan test swab PCR pada 76 orang.

Dari jumlah tersebut terdapat 418 kontak erat yang menjalani isolasi mandiri.  Dari hasil tracing, sementara terdapat 11 kontak erat yang ditemukan confirm Covid-19.

“Karena pasien lebih cepat ditemukan, Sebagian besar tidak memerlukan perawatan di RS, sehingga peningkatan jumlah kasus tidak diikuti dengan peningkatan BOR (Bed Occupancy Rate RS),” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, beberapa langkah dilakukan, yakni menggelar patroli dan sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha dan tempat wisata, baik di tingkat kota, kecamatan maupun desa/ kelurahan. Membatasi kehadiran di tempat kerja sebesar 50 % dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Selain itu juga dilakukan pembatasan jam operasional pertokoan sampai dengan pukul 21.00 WIB, supervisi Posko Desa dan monitoring serta evaluasi berkala di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. (*)