TIMES BATU, MALANG – Optimalkan pendapatan asli daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah Kota Malang (Bapenda Kota Malang) menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penandatanganan perjanjian kerja sama berlangsung secara virtual di Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang, Rabu (26/8/2020). Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Malang Sutiaji, Sekda Kota Malang Wasto, Kepala Bapenda Kota Malang Ade Herawanto.

Sutiaji mengajak jalinan kerjasama ini untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Kita sudah komitmen dan sudah mengimplementasikan cuma kurang optimal. Goalnya kerjasama ini untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah," kata Sutiaji.

Ada 16 item yang menjadi klausul kerjasama. Diantaranya optimalisasi pajak daerah, saling melengkapi data, meningkatkan inovasi dan lainnya.

"Inovasi salah satu diantaranya adalah dengan kerjasama ini. Inovasi ada dua di manajemen itu sendiri dan ke arah ekspansi yang sifatnya inovaif," bebernya.

Dirjen Pajak Kemenkeu RI Suryo Utomo meminta momen kerjasama ini diharapkan menjadi ajang untuk saling mensinergikan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 

"Tujuannya meningkatkan pendapatan pusat dan daerah dari pajak. Sinergi itu penting karena tugas kita sama," tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah melalui Bapenda agar setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama para Wajib Pajak (WP) dengan memaksimalkan dokumentasi digital.

Sehingga ke depan, sambungnya, kelengkapan data bisa menjadi salah satu kekuatan barter antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan begitu, pihaknya optimistis sistem yang lebih transparan dapat diwujudkan bersama. Selain itu juga untuk membantu gerakan pencegahan korupsi.

"Intinya, kita bisa melaksanakan pengawasan bersama. Ini awal yang bagus untuk sistem yang lebih transparan. Semua untuk kepentingan Indonesia," bebernya.

Bapenda Kota Malang sendiri melakukan berbagai penetrasi dalam rangka meningkatkan PAD. Berbagai upaya, terobosan hingga diskresi pajak digeber Pemkot Malang melalui Bapenda di masa recovery ekonomi ini.

Mulai dari kebijakan relaksasi pajak seperti program Sunset Policy V, pemberian keringanan pajak daerah, peniadaan sanksi atas keterlambatan pelaporan hingga pengunduran masa jatuh tempo PBB Perkotaan.

"Kami juga terus mengupayakan tindakan persuasif untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Termasuk mengunjungi usaha-usaha baru sebagai support nyata Pemkot Malang agar sektor bisnis kembali bergeliat dan meningkatkan PAD Kota Malang," tutup Kepala Bapenda Kota Malang Ade Herawanto. (*)