TIMES BATU, BATU – Masih banyak praktik guide illegal didunia pariwisata mendorong Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) bekerja sama dengan Pemerintah untuk melaksanakan uji kompetensi sekaligus menindak guide illegal ini.

Pasalnya praktik guide illegal ini sangat merugikan para pramuwisata yang sudah mengantongi sertifikasi sebagai pramuwisata. Karena itu tahun ini, HPI bersama-sama Disparbud  Provinsi Jatim akan menindak guide illegal ini.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua DPD HPI Jatim, Sujay Asmed disela-sela pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Ke-8 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Jatim periode 2019-2024 di Batusuki Hotel.

Sujay mengatakan bahwa pihaknya selalu bersama pemerintah berupaya untuk mengembangkan SDM Pariwisata melalui kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi. Kepengurusannya juga sering bersuara kepada Disbudpar terkait maraknya guide ilegal yang beroperasi di Jatim.

"Insya Allah tahun depan kita sudah mulai melakukan penertiban terhadap keberadaan guide-guide ilegal yang beroperasi di Jatim," katanya.

Hal senada dikemukakan oleh Kabid Pengembangan  SDM Pariwisata dan Ekraf Disbudpar Jatim, Hariyanto SSos. Ia menyebutkan selama ini Disbudpar Provinsi Jatim selalu berkolaborasi dengan HPI Jatim untuk membuat program dan kegiatan yang berorientasi pada anggotanya.

Salah satunya adalah pengawasan terhadap pramuwisata ilegal. Disbudpar juga bekerja sama dalam hal upaya peningkatan status lisensi pramuwisata.

"Dinas Pariwisata juga akan melakukan pelatihan sertifikasi kompetensi pemandu wisata untuk membuktikan dan menguji kemampuan Pramuwisata tersebut," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga berharap agar HPI terus memberikan ide kreatif dan program kerja inovatif dan membawa manfaat serta keberkahan bagi pariwisata Jawa Timur.  Dapat mendukung performa kinerja dari Disbudpar Provinsi Jatim dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata budaya dan ekonomi kreatif. (*)