TIMES BATU, PROBOLINGGO – Pemkab Probolinggo terus berupaya meningkatkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) untuk masyarakat. Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, memastikan layanan tersebut tidak hanya mudah diakses tetapi juga bebas dari pemungutan liar (pungli).

Hal itu disampaikan Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto saat melakukan sidak di MPP Dringu, pada Senin (22/4/2024). Giat yang didampingi langsung oleh Polres Probolinggo itu menyasar seluruh pelayanan di MPP tersebut.

Ugas memastikan seluruh layanan publik yang ada di MPP tersebut dilakukan sesuai prosedur dan sangat baik. Bahkan seluruh pelayanan tersebut tidak memungut biaya sepeserpun.

“Kalau ada petugas yang menerima suap, silahkan laporkan di Lapor Kanda. Saya ingin masyarakat bisa terlayani dengan cepat, tepat, mudah dan gratis, kecuali yang memang ada pajak yang harus dibayarkan,” jelasnya.

Selain itu, Ugas juga meminta kepada seluruh pegawai yang bertugas di layanan publik untuk tidak menunda pekerjaan, sehingga tidak terjadi penumpukan berkas yang membuat layanan tersendat dan memakan waktu.

"Jangan sampai dengan bertumpuk dan berjubelnya masyarakat banyak antrian, akhirnya pelayanan tidak maksimal,” terang Ugas.

Meski demikian, Ugas berharap agar masyarakat menyelesaikan kebutuhan administrasi kependudukan sendiri, tanpa bantuan orang lain kecuali anak atau keluarga.

Hal itu diharapkan agar pelayanan pemerintah bisa tersampaikan dengan maksimal kepada masyarakat.

"Coba mulai hari ini dibuat aturan semuanya harus diurusi sendiri, kecuali anaknya sendiri atau sakit dan disabilitas yang bisa diantarkan. Jangan sampai kita sudah memberikan jasa yang terbaik, masih dijasai lagi. Bisa-bisa double jasa nantinya,” tegas Pj Bupati Probolinggo. (*)